‘Lampu Merah’ Bagi UU Cipta Kerja

Tulisan ini murni opini pribadi penulis yang ditulis sebagai manifestasi dari kebebasan berpendapat pribadi dan tidak mewakili institusi tertentu.

Tulisan tidak untuk disebarkan tanpa seijin penulis.

Rancangan… ah bukan, Undang-Undang Cipta Kerja akhirnya telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah Republik Indonesia. Sudah jelas, respon kontra banyak dilahirkan akibat pengesahan undang-undang tersebut. Saya belum akan mengupas satu per satu mengapa undang-undang tersebut problematik, setidaknya pada tulisan ini. Tulisan ini adalah bentuk hak tanya saya sebagai masyarakat yang tidak tahu lagi harus bertanya ke siapa saat wakil rakyat yang saya pilih dengan sadar mencederai hak suara saya.

Saya ingin mengajak Anda, para pembaca, untuk sejenak, bertanya pada diri kita.

“Apa yang kita bela dari ketidaksetujuan kita terhadap undang-undang ini?”

Ada dua sudut pandang yang dikemukakan sebagai bentuk perlawanan terhadap undang-undang ini. Pertama, kesejahteraan tenaga kerja dalam negeri. Kedua, kesejahteraan lingkungan. Narasi yang mungkin Anda lebih sering dengar adalah kesejahteraan tenaga kerja, tentang bagaimana perlindungan tenaga kerja dalam negeri dari segi pemenuhan hak-haknya sebagai pekerja. Poin upah minimum hingga status ketenagakerjaan pun menjadi patut untuk dipertanyakan setelah undang-undang ini disahkan. Jelas, ini semua menyangkut urusan dapur kurang lebih 250 juta penduduk Indonesia.

Lalu, bagaimana dengan lingkungan?

Singkat cerita, undang-undang ini tidak lagi menjamin secara tegas tentang poin proteksi lingkungan sebagai bagian dari keputusan industri. Pun, kewajiban izin lingkungan pada syarat jalannya suatu usaha diganti dengan persetujuan lingkungan dari pemerintah daerah. Ya, lalu bagaimana dengan prosedur analisis dampak lingkungan (AMDAL)? Undang-undang ini pun tidak menjamin akses pihak ketiga seperti ahli lingkungan untuk terlibat langsung dalam penyusunan AMDAL.

Narasi yang selalu dibenturkan ketika kepentingan lingkungan dikedepankan adalah efisiensi biaya produksi. Ya, saat lingkungan dikedepankan, harga yang harus dibayar oleh suatu usaha menjadi lebih mahal karena banyaknya perizinan dan sertifikasi yang diperlukan, belum lagi kepemilikan teknologi yang menjamin agar kualitas produksi menjadi ramah lingkungan. Namun, bila seluruh keribetan ini (di mata sebagian besar pengusaha) adalah harga yang harus dibayar, mengapa kita lantas menegasikan kesejahteraan lingkungan atas nama produktivitas?

Percepatan ekonomi menjadi tujuan kunci dari lahirnya undang-undang ini. Namun, bagaimana memastikan percepatan ekonomi berjalan ketika kesejahteraan pekerja dan lingkungan yang menjadi ‘aset’ produksi tidak dijamin? Sayangnya, pada dua sudut pandang tersebut, undang-undang ini tidak mampu melindungi keduanya. Lantas, apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh undang-undang ini?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *